FURKAM SATRIAWAN

      Sejak berdiri tanggal 9 september 2001, partai Demokrat mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Dengan menjual figure Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai ini berhasil merebut hati masyarakat Indonesia dengan menghantarkan SBY sebagai Presiden pertama yang terpilih dalam pemilihan langsung tahun 2004. Dengan menggandeng Jusuf Kalla (JK), pemerintahan SBY-JK konsisten memberantas korupsi di republik ini. Tidak tanggung-tanggung, di era pemerintahan SBY-JK berdiri sebuah lembaga anti korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keberadaan KPK ini sontak membuat para koruptor sulit bernafas legah. Pasalnya, semenjak disahkannya lembaga ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 19 Desember 2003, banyak kasus korupsi kelas kakap yang terkuak ke permukaan. Sebagai program kerja 100 hari SBY, KPK menjadi program andalan SBY dalam mengawal detik-detik pertama pemerintahannya.
Konsistensi SBY dalam mengawal pemerintahan yang bersih ternyata menjadi boomerang bagi partainya sendiri. Identik dengan partai anti-korupsi, partai yang berlambang 3 bintang bersinar ini ternyata menjadi sarang beberapa koruptor kelas kakap.


      Diawali kicauan mantan bendahara umum partai demokrat, beberapa kasus korupsi mulai terkuak ke permukaan. Seperti kasus proyek APBN Hambalang dan wisma atlet. Kedua kasus ini menyeret beberapa elit partai demokrat seperti Nazaruddin (Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), Angelina Sondakh (Wasekjen partai Demokrat), Andi Mallarangen (Dewan Pembina Partai), serta Ketua Umum Anas Urbaningrum juga dikabarkan terlibat dalam kasus ini.


      Alangkah sangat lucunya partai ini. “Katakan Tidak Untuk Korupsi” sebagai Jargon partai yang pernah tayang berkali-kali di seluruh stasiun TV nasional, yang salah satu bintang iklannya adalah Angelina Sondakh yang sekarang menjadi tersangka kasus proyek APBN wisma atlet ini seakan menjilat ludah sendiri. Apa yang menjadi jargon mereka ternyata hanya bualan besar semata. Jargon ini seakan sebagai jargon perisai untuk menutupi wujud asli para koruptor yang bersarang di tubuh partai Anti-korupsi mereka.
Apa sebenarnya yang terjadi di dapur demokrat? Mengapa konsistensi sebagai partai bersih harus tercoreng dengan kader-kader yang menjadi maling berdasi? Kesalahan tentunya tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada partai dan ketua dewan Pembina (SBY), tapi ini menunjukkan tidak becusnya partai mendidik kader-kadernya dalam berpolitik bersih, bukankah orang bijak mengatakan bahwa “didiklah anak-anakmu dengan baik karena mereka adalah tanggung jawabmu.” Begitupun dengan Demokrat, seharusnya SBY mendidik kader-kadernya untuk tetap berada pada jalur yang benar karena itu adalah tanggung jawabnya. Sangat ironi dan kontradiksi sekali mungkin jika seorang Ayah menasehati anak-anak orang lain untuk tidak nakal, sedangkan anak-anaknya sendiri berulah. Begitupun dengan SBY, beliau seharusnya malu berpidato mengenai pemerintahan yang bersih di muka umum, sedangkan kendaraan politiknya sendiri dihuni oleh para koruptor.


      Sebagai partai berlabel anti korupsi, seharusnya memiliki kader-kader yang bersih pula. Oleh sebab itu, jika ada kader diduga tersangkut kasus korupsi, maka penonaktifan adalah cara terhormat dalam menyelamatkan citra partai. Dan Demokrat seharusnya melakukan itu. Bukan berarti demokrat mengabaiakan hukum. Ini hanya menyangkut masalah nama baik partai. Toh jika setalah melalui proses hukum dan terbukti tidak bersalah, justru akan bisa mencuci nama partai yang sempat kotor, bukan?
Namun entah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan partai Demokrat sehingga sampai detik ini, nama-nama yang terkuak seperti Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng belum juga digulingkan sementara dari struktur kepengurusan. Padahal pro-kontra di dalam tubuh partai pun mulai santer terdengar. Banyak elit partai yang menginginkan semua kader yang diduga terlibat kasus korupsi untuk dinonaktifkan, namun tidak sedikit pula yang tetap membela mereka


      Menurut Adnan Buyung Nasution, Ranah politik tidak bisa dicampuradukkan dengan ranah hukum. Karena itu, penonaktifan petinggi partai politik tidak perlu menunggu proses penetapan sebagai tersangka. Adnan juga mencontohkan, nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berulang kali muncul dalam keterangan persidangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Karena itu, baik Anas maupun kader Partai Demokrat lain semestinya segera dinonaktifkan tanpa menunggu proses penetapan sebagai tersangka.


      Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu dan memegang pemerintahan saat ini harus memberikan teladan dalam memberantas korupsi. Partai itu harus tegas dan mendorong siapa pun elite pengurus yang diduga terlibat kasus korupsi untuk diproses hukum. Namun realitanya, borok yang ada dipartai ini terkesan ditutup-tutpi sehingga saat terungkap, baunya langsut menyengat.
Jika demokrat masih ingin mengulang masa keemasannya seperti pemilihan presiden sebelumnya, maka pencitraan partai perlu dilakukan. Saya rasa Demokrat adalah partai yang sangat piawai dalam membangun citra politik. Demokrat pasti memiliki langkah-langkah dalam membenahi nama baiknya, dan langkah terjitu untuk saat ini adalah dengan menindak tegas setiap kader yang terdeteksi telibat korupsi.
Demokrat seharusnya sadar diri akan popularitasnya saat ini, survei terakhir menunjukkan kemerosotan yang cukup drastis di bawah rival-rival partainya (Golkar dan PDI Perjuangan). Terlebih tidak ada lagi figur calon presiden yang bisa Demokrat jual.


     Saya bisa memprediksikan jika Demokrat tidak konsisten dengan pemberatansan korupsi dan atau Kasus wisma atlet terus berlanjut, maka Demokrat akan tidak bisa berbicara banyak pada pemilihan legislatif, apalagi pada pemilihan Presiden tahun 2014. Kepercayaan maysarakat akan kredibilitas partai ini akan menurun. Terlebih tidak ada figur calon presiden yang dipublikasikan hingga sekarang.


     Sebenarnya, masalah manipulasi korupsi tidak hanya terjadi di partai Demokrat saja, namun setiap partai pernah mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, kasus di partai Demokrat hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap partai untuk kembali kepada tujuan awalnya, yaitu bagaimana bisa menjadi partai yang bisa menjaga amanah rakyat Indonesia, bukan malah menjadi beban rakyat. Malu dong sama rakyat, sudah digaji oleh pajak yang dikeluarkan rakyat, malah menghianati rakyat.
Setap partai juga perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan jargon “Katakan Tidak Untuk Korupsi”. Jangan sampai malah menjadi boomerang bagi partainya ketika konsistensi itu mulai goyah. TERIMAKASIH